Bogor – Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik bagi berbasis HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, G.A.P. Suwardani beserta jajaran mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor (17/07).

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Rima Wulandari mewakili Kepala Kantor Imigrasi Bogor, serta jajaran menyambut dan mendampingi Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM melaksanakan peninjauan pelayanan publik, sarana prasarana berbasis HAM, ketersediaan aksesibilitas serta ketersediaan SDM di Imigrasi Bogor.

Pelayanan publik berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip HAM bagi masyarakat kelompok rentan.

Sarana dan prasarana berbasis HAM yang tersedia pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor adalah: toilet ramah disabilitas bagi pengunjung, ruang laktasi/ibu menyusui, ruang bermain anak, ruang/tempat ibadah, dan fasilitas tanggap bencana. Harapannya dengan sarana dan prasarana ini dapat menunjang pelaksanaan pelayanan berdimensi ramah HAM sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada kelompok rentan serta dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Ketersediaan aksesibilitas di Kantor Imigrasi Bogor yang lengkap seperti: informasi layanan dan rambu-rambu bagi pengunjung kelompok rentan, drop off disabilitas, parkir khusus disabilitas, ruang khusus pelayanan ramah HAM, alat bantu dengar, informasi pelayanan paspor dengan huruf braille, jalur landai (ramp) dan guidance block, kursi roda dan alat bantu jalan, serta kacamata baca, bertujuan untuk menunjang pelayanan publik berbasis HAM.

Tak hanya ketersediaan aksesibilitas, Imigrasi Bogor pun melengkapi dengan ketersediaan SDM baik pada pelayanan WNI maupun WNA. Petugas pelayanan publik berbasis HAM di Imigrasi Bogor berkompetensi, berintegritas dan dapat bekerjasama yang baik serta memiliki semangat kerja dengan standar Pelayanan Prima.

 

(Humas Imigrasi Bogor)

 

JAKARTA – Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan

paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan

pelabuhan untuk sementara mengalami kendala. Hal ini merupakan imbas dari gangguan

kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sedang berlangsung,

Kamis (20/06/2024).

“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup

PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Direktur

Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (20/06/2024).

Adapun masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan

penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Dirjen Imigrasi mengatakan, meskipun

sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar

penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan. Untuk

sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi

proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk

wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Namun

demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera

beroperasi kembali setelah sistem normal.

“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN

Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi

sepenuhnya,” tutup Silmy.

LOS ANGELES – Guna mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital”. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI – Yasonna H. Laolany; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) – Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden – Djan Faridz; Direktur Jenderal Imigrasi – Silmy Karim; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri – Andy Rachmiante.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di luar negeri. Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.

Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.

“Jadi [untuk penerbitan paspor di luar negeri] selain persyaratan formil, disyaratkan juga memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,” jelas Silmy.

Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi. “Kita memiliki semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi) sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan,” ujar Silmy disambut tepuk tangan hadirin.

Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia.

Pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa menggunakan credit card. Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui agen/penjamin.

Layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan credit card. Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu.

“[Platform] e-visa Ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja,” jelas Silmy Karim.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan rencana penambahan sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri. Penambahan diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat. Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi. Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN, diketahui setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.

Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital. “Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai terobosan,” ujar Yasonna.

Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN dan RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership.

Kab. Magelang – Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua membuka rangkaian kegiatan Geographical Indication Goes to Marketplace yang menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara DJKI dengan Tokopedia sebagai wujud implementasi kerja sama yang telah terjalin antara kedua belah pihak. Kali ini kerja sama tersebut untuk memperkuat pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) Indonesia dalam menyambut tahun 2024 sebagai tahun tematik indikasi geografis yang bertemakan “Cinta dan Bangga Produk Indikasi Geografis Indonesia”. Kolaborasi ini diantaranya memberikan pelatihan cara mendaftar di Tokopedia dan Shop | Tokopedia (pada aplikasi TikTok), memanfaatkan fitur di kedua platform, tips branding dan pemasaran, hingga pelatihan manajemen keuangan.

Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang dari Provinsi Jawa Tengah menjadi awal dari rangkaian kegiatan Geographical Indication Goes to Marketplace yang menjadi program unggulan DJKI Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024. Kemudian akan berlanjut di 6 (enam) wilayah produk IG terdaftar lainnya yaitu:

1. Provinsi Jambi dengan produk IG Kopi Arabika Sumatera Koerintji dan Kayumanis Koerintji;
2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan produk IG Madu Teran Belitong Timur;
3. Provinsi Jawa Barat dengan produk IG Beras Pandanwangi Cianjur;
4. Provinsi DI Yogyakarta dengan produk IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta;
5. Provinsi Sulawesi Selatan dengan produk IG Lada Luwu Timur;
6. Provinsi Gorontalo dengan produk IG Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara.

Kurniaman mengatakan sejak mulai diterapkannya sistem pelindungan IG di Indonesia pada tahun 2007, telah terdaftar 129 produk IG Indonesia yang berasal dari hasil perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, kerajinan, dan hasil industri. “Dari sekian banyak produk IG yang telah terdaftar tersebut, pembinaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ranah pemanfaatan setelah IG terdaftar masih belum berjalan secara berkelanjutan dan sinergis, khususnya terkait promosi dan komersialisasi,” kata Kurniaman di Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Magelang, Selasa, 23 April 2024. Oleh karena itu, lanjut Kurniaman, kegiatan Geographical Indication Goes to Marketplace ini menjadi salah satu fokus DJKI untuk meningkatkan kapasitas dan peran pemilik IG dalam melakukan promosi dan komersialisasi dengan target akhir berupa pemasaran pada marketplace.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Rahmia Hasniasari mengatakan Tokopedia terus berupaya membantu pegiat usaha di Indonesia khususnya UMKM menciptakan peluang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional lewat pemanfaatan teknologi. “Salah satunya dengan mendukung rangkaian acara Geographical Indication Goes to Marketplace Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang yang dilaksanakan oleh DJKI serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang,” kata Rahmia. “Melalui kegiatan ini, Tokopedia akan menyediakan narasumber dan fasilitator dengan berbagai topik mulai dari cara mendaftar di Tokopedia dan Shop | Tokopedia (pada aplikasi TikTok), memanfaatkan fitur di kedua platform, tips branding dan pemasaran produk kopi hingga pelatihan manajemen keuangan,” lanjutnya.

Lewat pelatihan ini, Rahmia berharap para pelaku UMKM Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang dapat memperluas pasar lewat pemanfaatan platform digital dan menjadi contoh bagi UMKM indikasi geografis di daerah lain untuk mengembangkan usaha. Harapan senada juga diungkapkan Kurniaman, dirinya berharap melalui kegiatan Geographical Indication Goes to Marketplace, pemilik produk IG terdaftar dapat meningkatkan engagement dan penjualan produk IG-nya, serta dapat meningkatkan kemampuan teknis pemilik hak IG dalam hal promosi dan komersialisasi baik melalui media daring maupun luring. “Sehingga, dengan demikian dapat meningkatkan jangkauan pasar produk IG dan daya saing bagi produk IG di daerah,” pungkasnya.

 

Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Gedung Sentra Mulia Lantai.18 Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta
Narahubung: Eka Fridayanti 08161647723