BOGOR – Sepanjang tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor telah melewati berbagai tantangan. Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi bertransformasi menjadi beberapa kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meskipun terpisah, kolaborasi akan tetap berjalan dan memastikan pembangunan hukum dan HAM berjalan selaras dan sinergi demi terwujudnya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan struktural serta kebijakan telah diimplementasikan dalam menghadapi tantangan global serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor telah mengambil langkah yang komprehensif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efisien dan bebas dari praktik korupsi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Beberapa penghargaan yang di raih sepanjang tahun 2024 di antaranya adalah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terbanyak tingkat nasional sejumlah 216 (dua ratus enam belas) tindakan dan TAK terbanyak se-Jawa Barat (Provinsi), terbaik kedua pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia dalam kategori Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) kategori baik, penghargaan Kolaborasi Penyelesaian Dokumen Keimigrasian Jemaah selama Penyelenggaraan Haji, serta 10 terbaik (nilai 98,57) berdasarkan IKPA, satker pagu DIPA kecil sampai 20 miliar dengan nilai IKPA 8 indikator. Keberhasilan ini dapat tercapai atas kerja keras dari berbagai pihak serta dedikasi yang di berikan untuk melayani masyarakat dengan baik. Dari refleksi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dapat mengevaluasi strategi, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih selaras sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

Penerimaan Negara dan Statistik Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mencatat pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) total Rp68 miliar, atau 280% dari target yang ditentukan yakni sebesar Rp22,8 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari layanan paspor sebesar Rp55 miliar, diikuti oleh layanan Re-entry permit sebesar Rp11 miliar, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,7 miliar. Sementara itu, pada tahun 2023 PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp56 miliar.

Dalam periode 1 Januari s.d. 18 Desember 2024, sebanyak 101.090 (seratus satu ribu Sembilan puluh) paspor telah diterbitkan, naik 82,5% di bandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal layanan Izin Tinggal, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor juga mencatat  penerbitan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 389, lebih sedikit 71,4% dibandingkan tahun sebelumnya, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 1432, lebih sedikit 30,9%, dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 290, lebih sedikit 0,34%. Selain itu, tercatat 5 (lima) besar negara dengan pengguna Visa dan Izin Tinggal terbanyak di Bogor yakni Yaman (312 orang), China (280 orang), Korea Selatan (239 orang), India (180 orang), dan Malaysia (141 orang). Dalam hal pengawasan dan penindakan, terdapat 343 TAK, meningkat 37,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 48 (empat puluh delapan) Orang Asing ditangkal masuk atau meningkat 108,7%, dan 21 (dua puluh satu) individu dicegah keluar dari Indonesia, meningkat 90,91%.

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meresmikan kerja sama dengan VFS Global, perusahaan terbesar di bidang layanan keimigrasian, pada Rabu (16/10/2024). Layanan keimigrasian pada website VFS Global akan mulai beroperasi pada Desember 2024, tepat sebelum musim liburan akhir tahun. Kedua belah pihak tak hanya bekerja sama dalam pelayanan, namun juga dalam meningkatkan minat warga negara asing untuk mengunjungi Indonesia melalui berbagai program promosi.

Untuk memudahkan akses orang asing dalam mendapatkan visa, Ditjen Imigrasi telah menerapkan layanan berbasis online. Kini, melalui kerja sama dengan VFS Global, Ditjen Imigrasi selangkah lebih maju dalam efisiensi proses permohonan dan penerbitan electronic visa. Afiliasi VFS Global dengan international airlines seperti Emirates, Thai Airways dan Air India juga mendukung penyebaran informasi dan promosi visa Indonesia.

“Jejaring kerja sama VFS Global dengan airlines memungkinkan warga negara asing membeli tiket pesawat sekaligus memperoleh visa, misalnya pada platform milik maskapai Emirates. Saya berharap kerja sama serupa dapat terjalin dengan Garuda Indonesia untuk semakin mempermudah proses perjalanan ke Indonesia,” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. Ia menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah menerapkan digitalisasi visa elektronik (e-Visa) yang bisa di-apply online, dengan pembayaran menggunakan kartu kredit, serta dapat melewati autogate. “Sekarang, kami tingkatkan lagi jangkauan layanan dengan membuka akses permohonan melalui VFS Global,” ujar Silmy Karim.

Mendukung pernyataan tersebut, pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) VFS Global, Zubin Karkaria mengatakan pihaknya sangat gembira dapat turut menyediakan layanan elektronik visa Indonesia.

“Indonesia merupakan destinasi yang sangat populer bagi para pelancong di seluruh dunia, dan kami merasa terhormat untuk bermitra dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk layanan online ini. Opsi baru pengajuan visa melalui website VFS Global akan meningkatkan pengalaman pengajuan visa, sehingga dapat mendorong penggunaan platform digital,” tukas Zubin.

Nilai tambah lain diperoleh Ditjen Imigrasi melalui kerjasama ini di antaranya adalah fasilitas pemesanan grup besar dan layanan pelanggan dalam beberapa bahasa. Di samping itu, jaringan yang dimiliki VFS Global di 153 negara dengan 3.469 kantor cabang di seluruh dunia. “Ditjen Imigrasi menawarkan solusi digital termutakhir yang meningkatkan experience bagi warga negara asing yang ingin mengunjungi Indonesia. Dalam kerja sama kami dengan VFS Global, kami bertujuan untuk secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan kedatangan orang asing, dengan mempertimbangkan jaringan dan platform digital yang dimiliki oleh partner kami,” pungkas Silmy.

JAKARTA – Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan memuat peraturan baru terkait penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum. Peraturan tersebut didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas imigrasi kala melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

“Sudah terjadi peristiwa tragis di mana petugas Imigrasi gugur saat menjalankan tugas. Pada April 2023, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara tewas ditikam orang asing yang ingin kabur dari ruang detensi. Dia [orang asing] ini terlibat terorisme dan kala itu ditangani oleh Densus 88 Antiteror bersama Imigrasi,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Jumat (27/09/2024).

Risiko kerja yang tinggi juga mengintai petugas imigrasi yang menjaga perbatasan negara, khususnya area rawan konflik. Petugas seringkali melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan transnasional berbahaya, sehingga penggunaan senjata api dibutuhkan sebagai perlindungan diri dan memastikan petugas dapat menangkap pelaku.

Ancaman kekerasan, terorisme, dan kerusuhan yang mungkin dihadapi petugas membuat persenjataan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga menimbulkan efek gentar bagi orang asing yang hendak mencoba melawan petugas.

Tahun 2024, kinerja Imigrasi dalam penegakan hukum kinerjanya semakin baik. Penindakan keimigrasian pada Januari-September meningkat 124%, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Selama Januari-September 2024 tercatat sebanyak 3.393 penindakan keimigrasian telah dilaksanakan oleh satuan kerja Imigrasi di seluruh Indonesia. Volume operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang lebih tinggi menimbulkan risiko yang lebih besar kepada petugas dalam pelaksanaan penegakan hukum.

“Kita lihat referensi dari negara-negara lain yang penyelenggaraan fungsi keimigrasiannya sudah maju. Seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Australia dan Malaysia. Petugas imigrasi di negara-negara ini diizinkan pakai senjata api, tentunya dengan aturan yang sangat ketat,” lanjut Silmy.

Silmy menyebut, pemerintah sedang mengatur mekanisme penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi melalui peraturan menteri. Langkah ini diambil setelah melewati tahap kajian dan uji publik yang komprehensif

“Dengan adanya tanggung jawab baru ini, kami akan menentukan kriteria yang ketat bagi petugas yang berhak membawa senjata api, serta prosedur penggunaan yang jelas, termasuk batasan-batasannya. Untuk sekarang belum kita terapkan [penggunaan senjata api] karena masih menunggu aturan turunannya,” pungkas Dirjen Imigrasi.

Sahabat Mido, tahukah kalau UU Keimigrasian Indonesia resmi diperbarui, lho!

Perubahan ini mencakup banyak hal, seperti penguatan paspor sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia, penangkalan bagi orang asing yang melakukan tindak pidana berat hingga peningkatan keamanan bagi bidang penegakan hukum keimigrasian.

Untuk informasi lebih lengkap, simak infografis berikut ya!