Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menutup secara resmi kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (05/08/2023). Wamenkumham berpesan, meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah usai, akan tetapi semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan.

“Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan,” ucap pria akrab disapa Eddy saat menutup Temu Bisnis Tahap VI.

Menurut Eddy, hal ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan
ekonomi Indonesia,” tutur Eddy.

Dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, lanjut Eddy, diharapkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023.

“Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema ‘Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa’,” tandas Eddy.

Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak Kamis lalu (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar 29,5 Triliun rupiah yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/ Lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah.

Rinciannya dari nominal 29,5 triliun rupiah tersebut, yang sudah dilakukan Pembayaran sebesar 16,13 Triliun rupiah, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13,4 triliun rupiah.

Diketahui sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah, dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi 448,8 triliun rupiah.

Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Narahubung:
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal
Hantor Situmorang
08128081440

Bandung, Jawa Barat – Dalam semangat tema “Pensiun Aktif, Produktif, Sehat, dan Bahagia,” Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) mengikuti Kegiatan Pembekalan Purnabakti Tahun 2023 secara hybrid. Acara ini dimulai dengan Pembukaan dan Pengarahan Umum oleh Sekretaris Jenderal secara daring yang berpusat dari Graha Pengayoman, yang dilanjutkan secara luring dari Aula Soepomo pemberian pembekalan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya serta pemberian materi dari PT. Taspen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan PT. Mandiri Taspen.

Sebanyak 112 pegawai dari total 141 yang memasuki masa purnabakti di lingkungan Kemenkumham Jabar hadir dalam acara ini. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenkumham RI, R.I. Sudjonggo, menyampaikan laporan kegiatan dalam acara tersebut. Selain itu, juga hadir Ketua Persatuan Purnabakti Pengayoman, Danny H Kusumapradja, serta Deputi Bidang Mutasi Pegawai BKN, Aris Windiyanto, yang membahas mengenai administrasi menjelang pensiun.

Sambutan istimewa datang dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, yang berbicara secara virtual. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada para rekan yang akan memasuki masa purnabakti. “Rekan-rekan yang akan purnabakti, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih atas kinerja, pengabdian, dedikasi, dan juga sumbangsih rekan-rekan semua bagi Kementerian Hukum dan HAM RI, semoga itu menjadi legacy, jejak digital dan kenangan baik yang tidak akan kami lupakan,” ungkap Sekjen Kemenkumham RI.

Berpindah menuju pembekalan lokal dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan terima kasih kepada para rekan yang akan memasuki masa purnabakti dan memberikan semangat kepada mereka untuk tetap aktif dan produktif.

Dalam pemaparan pembekalan tersebut, PT. Taspen menyampaikan informasi mengenai program pensiun dan manfaat yang akan diterima para purnabakti. Mereka menjelaskan prosedur klaim pensiun, cara memperoleh manfaat kesehatan, serta berbagai fasilitas lain yang dapat dinikmati para pensiunan.

Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan penjelasan mengenai program jaminan sosial bagi pensiunan, termasuk program kesehatan dan jaminan hari tua. Mereka juga memaparkan tentang prosedur dan tata cara untuk mendaftar sebagai peserta BPJS setelah memasuki masa pensiun.

Selanjutnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyampaikan pembekalan mengenai administrasi dan prosedur terkait purnabakti. Mereka menjelaskan tentang pengurusan pensiun, hak-hak pensiunan, serta tata cara pengajuan permohonan pensiun kepada BKN.

Terakhir, PT. Mandiri Taspen memberikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan bagi para purnabakti. Mereka menyampaikan berbagai pilihan investasi dan rencana keuangan yang dapat membantu para pensiunan untuk mengelola keuangan mereka dengan bijaksana.

Dengan pemaparan yang komprehensif dari PT. Taspen, BPJS, BKN, dan PT. Mandiri Taspen, diharapkan para purnabakti di Kemenkumham Jabar dapat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai persiapan dan manfaat pensiun. Semoga pembekalan ini dapat memberikan dukungan dan bekal yang berharga bagi para pegawai yang akan memasuki masa purnabakti agar mereka dapat menghadapi masa pensiun dengan lebih baik dan berdaya.

Tahukah Sobat, Indonesia memiliki 3 jenis paspor loh, yaitu:
– Paspor Biasa (terdapat pula epaspor)
– Paspor Dinas
– Paspor Diplomatik
Selengkapnya yuk cek infografis berikut ini :

BANDUNG – Berprinsip PASTI (Profesional, Akuntabel, Transparan dan Inovatif), Kemenkumham R.I telah menunjukan kinerja nyata dalam memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal sejalan yang dilakukan Kemenkumham Jabar sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham R.I di daerah yang berusaha untuk terus berproses menuju kearah yang lebih baik.

Pagi ini (Kamis, 27/07/2023) Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya didampingi Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Egga Okstrada Mulyana memenuhi undangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Barat untuk menerima materi Terkait  Evaluasi  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2023 dengan Narasumber Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Irfa Ampri  serta Penyampaian  Apresiasi  Penilaian  IKPA  Terbaik  Semester  I Tahun 2023 Tingkat Kementerian/Lembaga dan Satker Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Selain Kemenkumham Jabar, Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat turut mengundang  33 Satuan Kerja Penerima Apresiasi Penilaian IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2023. Kemenkumham Jabar kembali mendapatkan Peringkat Pertama dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Tahun 2023 dan Satuan Kerja dengan Capaian IKPA sempurna (Nilai 100) di Ruang Soekarno Gedung Dwi Warna Jl. Diponegoro No. 59 Bandung. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho dan diterima oleh Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya.

Untuk Lingkup Kemenkumham Jabar, terdapat 5 Satuan Kerja yang  mendapatkan apresiasi yaitu : Rutan Kelas I Cirebon, Lapas Kelas IIA Karawang, Rutan Kelas IIB Garut, Kanim Kelas II Non TPI Sukabumi, dan Lapas Kelas IIB Sukabumi dengan kriteria-kriteria tertentu.

Menjadi suatu kebanggaan tersendiri dimana raihan prestasi terus diraih dalam upaya menjadikan Kemenkumham Jabar meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2023 ini. Semoga usaha yang telah dilakukan Kemenkumham Jabar bisa berbuah manis pada akhirnya, karena Kemenkumham Jabar percaya usaha yang keras tidak akan mengkhianati hasil yang di dapat. Semoga Kinerja Terbaik yang telah dicapai bisa terus ditingkatkan dengan tetap menjaga sinergitas dan kolaborasi antar lembaga.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi DJPB kepada Satuan Kerja atas Kinerja Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan sistem SAKTI yang telah diluncurkan,  membuat seluruh sistem yang terbangun menjadi terintegrasi dengan teknologi dan intensitas tatap muka dapat terus ditekan serta dapat mempercepat proses kinerja yang pada implikasinya mempercepat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Heru berharap semoga apresiasi ini dapat meningkatkan upaya memberantas korupsi  di masa mendatang dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan  tata kelola keuangan negara yang semakin baik. Heru sangat salut atas kinerja yang ditunjukan jajaran Kanwil Kemenkumham Jabar sampai saat ini yang tidak lelah untuk terus mencatatkan prestasi demi prestasi, selain itu Heru sangat berterimakasih kepada Jajaran Kanwil Kemenkumham Jabar yang telah menyumbangkan nilai-nilai positif dalam mendongkrak posisi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Barat untuk bisa semakin lebih baik.

Kakanwil Kemenkumham Jabar Andika Dwi Prasetya turut menyampaikan rasa syukur, rasa bahagia serta bangga atas capaian Kemenkumham Jabar beserta jajarannya atas raihan prestasi yang didapat serta bisa bersaing dalam hal positif dengan Kementerian dan Lembaga lain, selain itu, Andika berharap kepada jajarannya untuk bisa mempertahankan posisi seperti sekarang, dan kedepan bahkan harus lebih ditingkatkan yaitu semakin banyak Satuan Kerja di jajaran Kemenkumham Jabar yang mencatatkan prestasi dalam mengangkat nama baik Kanwil Kemenkumham Jabar dan Kemenkumham R.I.

Selasa (25/07) dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Kemenkumham RI ke 78 atau yang sebelumnya di sebut Hari dharma Karya Dhika, Kantor Imigrasi Bogor menyelenggarakan kegiatan Donor Darah.

Bekerjasama dengan PMI dan komunitas PDDI Imigrasi Kelas I non TPI Bogor menyelenggarakan kegiatan donor darah dengan tema “Semakin berkualitas untuk Indonesia maju”, peserta kegiatan merupakan para pimpinan, pejabat struktural, dan jajaran, UPT-UPT se Bogor Raya.

Kegiatan donor darah ini sebagai upaya untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, untuk itu Kementerian Hukum Dan Ham berkomitmen untuk melaksanakannya secara rutin.

Kegiatan donor darah merupakan wujud kepedulian terhadap sesama karena setetes darah yang diberikan akan sangat berarti bagi kehidupan orang lain.