You are here: / Galeri Foto
, ,

RAYAKAN HARI JADI BOGOR KE-543 TAHUN, IMIGRASI BOGOR GELAR LAYANAN 543 PASPOR DI BALAI KOTA BOGOR

BOGOR – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-543 tahun, Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan spesial “543 PASPOR” di Balai Kota Bogor. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Bogor untuk mengurus paspor dengan berbagai jenis layanan, termasuk permohonan paspor baru dan penggantian paspor.


Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengambilan paspor melalui fasilitas drive thru yang disediakan, sehingga proses pengambilan paspor menjadi lebih cepat dan mudah. Imigrasi Bogor juga menyediakan layanan pengiriman paspor dengan menghadirkan Mobile POS di Balaikota Bogor, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk mengambil paspor. Tentunya layanan ini bekerjasama dengan PT. POS Indonesia.

Layanan 543 PASPOR ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 14-15 Juni 2025, di Balai Kota Bogor. Dalam kesempatan hari ini (14/06), hadir Walikota Bogor, Dedie Rachim, Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Filianto Akbar dan Instansti Pemerintahan di Kota Bogor serta Direksi Bank BRI dan Bank BSI.


Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, menyampaikan bahwa jumlah pemohon pada layanan kali ini disesuaikan secara simbolik dengan usia Bogor tahun 2025 “Rata-rata pemohon harian di Imigrasi Bogor sekitar 350 orang. Tapi spesial di momen HJB ke-543, Kami melakukan pelayanan simpatik dengan kuota sebanyak 543 paspor, sebagai bentuk perayaan dan penghormatan terhadap hari jadi Bogor ini. Kami pun menyiapkan 10 booth paspor untuk melakukan pelayanan keimigrasian.”Ujar Ritus di Balai Kota Bogor

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Imigrasi Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya layanan 543 PASPOR, masyarakat Bogor dapat lebih mudah dan cepat dalam mengurus paspor, khususnya di hari sabtu dan minggu ini.


Tidak lupa, dalam giat ini Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bank BRI juga Bank BSI memberikan kejutan menarik bagi masyarakat yang menjadi pemohon dalam layanan 543 PASPOR ini. Dua orang yang lahir pada tanggal 3 Juni mendapatkan paspor gratis, serta 13 orang yang dapat menjawab quiz saat di lokasi juga mendapatkan paspor gratis.

/by
, ,

CPNS TAHUN 2024 PERDANA HADIR DI KANTOR IMIGRASI BOGOR, ORIENTASI CPNS TAHUN 2024 DIBUKA LANGSUNG OLEH KAKANIM BOGOR

Kantor Imigrasi Bogor menyambut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 dengan penuh semangat. Dalam rangka memberikan pengenalan dan pembekalan awal bagi CPNS baru, Kantor Imigrasi Bogor melaksanakan kegiatan orientasi CPNS tahun 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Bogor, Ritus Ramadhana yang menegaskan pentingnya peran CPNS sebagai agen perubahan dan pelayan publik yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Kakanim Bogor menekankan bahwa CPNS harus memiliki integritas, profesionalisme, dan komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Beliau juga mengajak CPNS baru untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta memahami nilai-nilai organisasi dan kode etik sebagai ASN. Dengan demikian, diharapkan CPNS dapat menjadi generasi penerus yang tangguh dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Kegiatan orientasi CPNS tahun 2024 ini juga diisi dengan berbagai materi yang relevan, seperti pengenalan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Bogor, serta pengembangan kompetensi dan karakter ASN. Para CPNS baru ini juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pegawai senior dan pimpinan Kantor Imigrasi Bogor, guna memperoleh wawasan dan pengalaman berharga dalam menjalankan tugas ke depan.

Dengan adanya kegiatan orientasi ini, diharapkan CPNS tahun 2024 dapat lebih siap dan memahami peranannya sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas. Kantor Imigrasi Bogor berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kompetensi dan kapasitas CPNS, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi dan masyarakat. Selamat datang dan selamat berkontribusi bagi CPNS tahun 2024 di Kantor Imigrasi Bogor!

/by
,

TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) IMIGRASI BOGOR GELAR RAPAT KOORDINASI UNTUK PERKUAT PENGAWASAN DI WILAYAH BOGOR

BOGOR — Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menggelar kegiatan rapat koordinasi lintas instansi yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Bogor (22/05). Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan instansi terkait dalam pengawasan Orang Asing, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tujuan utama kegiatan ini meliputi deteksi dini, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian, pertukaran informasi dan PULBAKET sebagai dasar kebijakan, koordinasi lintas sektor untuk menyatukan visi dan pengambilan keputusan bersama, pembentukan jaringan intelijen, terutama di desa terpencil, mempersempit ruang gerak pelaku TPPO, serta melaksanakan operasi gabungan untuk pengawasan dan pendataan Orang Asing.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai unsur instansi terkait, antara lain Kepolisian, TNI, Dinas Tenaga Kerja, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta unsur intelijen daerah. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Ujang Cahya yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan orang asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ritus Ramadhana menyampaikan bahwa keberadaan Orang Asing di wilayah ini sangat beragam, meliputi pengungsi, pencari suaka, tenaga kerja asing, investor, pelajar, wisatawan, dan lainnya, sehingga diperlukan pengawasan yang tepat sasaran dan berkala. Saat ini di Kabupaten dan Kota Bogor terdapat sekitar 1.698 Orang Asing (tidak termasuk pengungsi/pencari suaka) dan ±2.204 pengungsi/pencari suaka berdasarkan data UNHCR. Kehadiran mereka diharapkan membawa manfaat ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan risiko seperti penyalahgunaan izin tinggal, narkoba, people smuggling, cyber crime, pemalsuan identitas, tinggal ilegal, serta penyebaran paham radikal dan terorisme.

Selama kegiatan berlangsung masing-masing perwakilan instansi turut memberikan laporan dan pandangannya terkait pengawasan orang asing, termasuk potensi pelanggaran yang kerap terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran ketenagakerjaan, hingga potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Kegiatan TIMPORA ini menjadi wadah strategis untuk bertukar informasi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah konkret dalam penanganan kasus-kasus orang asing yang bermasalah di lapangan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Bogor dapat dilakukan secara lebih optimal, terpadu dan berkelanjutan.

/by
, , ,

IMIGRASI BOGOR LAKSANAKAN KEGIATAN MEDIA GATHERING, KAKANIM BOGOR SAMPAIKAN PENCAPAIAN TRIWULAN PERTAMA IMIGRASI BOGOR

Bogor – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor bersama dengan Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian melaksanakan kegiatan Media Gathering. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan insan pers dan meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan fungsi Imigrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah wartawan dan media lokal, yang diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pejabat dan pegawai Imigrasi Bogor. Dalam suasana yang santai dan akrab, para peserta dapat bertanya langsung tentang program dan kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Bogor.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan informasi tentang program dan kegiatan Kantor Imigrasi Bogor. Seperti penindakan pelanggaran keimigrasian dan pelayanan paspor serta izin tinggal yang lebih cepat dan mudah. Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ritus Ramadhana menyampaikan program unggulan Imigrasi Bogor diantaranya Layanan Sunset Service yaitu layanan penggantian paspor diluar jam kerja setiap hari jumat pukul 16.30 – 18.30 WIB. Kemudian Layanan PEPES TAHU yaitu layanan pengambilan paspor via drive thru setiap hari sabtu pukul 08.00 – 12.00 WIB. Layanan drive thru ini juga tersedia di Senin – Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB. Dan yang terakhir yaitu Layanan Ramah HAM, dengan layanan ini para pemohon layanan keimigrasian yang termasuk dalam kelompok rentan diberikan kemudahan dan ruang khusus demi kenyamanan dan keamanan. “Inovasi inovasi ini menjadi unggulan Kami karena melihat minat dari Masyarakat yang begitu antusias dan benar benar dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat yang menggunakan dari layanan ini juga memberikan feedback yang positif kepada Kami sehingga membuat Kami berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik dan lebih baik lagi.” Ujar Ritus.

Ritus Ramadhana menyampaikan pula pencapaian Triwulan pertama Imigrasi Bogor di tahun 2025. Anggaran yang berhasil diserap oleh Imigrasi Bogor periode januari – maret 2025 mencapai Rp 3.985.474.583 dari pagu anggaran sebesar Rp 20.769.216.000 atau 19,9% terserap. Untuk total paspor yang diterbitkan periode januari – April 2025 yaitu sebanyak 22.838 paspor yang terdiri dari 11.524 paspor baru dan 10.518 penggantian paspor. Adapun jumlah penolakan permohonan paspor sebanyak 92 permohonan yang terdiri dari 35 laki-laki dan 57 Perempuan. Penyebab penolakan ini didominasi karena pemohon tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan permohonan Paspor.

Dari sisi pelayanan izin tinggal keimigrasian periode januari – maret 2025, permohonan perpanjangan ITK sebanyak 1.449, penerbitan ITAS sebanyak 49, penerbitan ITAP sebanyak 25, penerbitan SKIM sebanyak 9, perpanjangan VOA sebanyak 331, perpanjangan ITAS sebanyak 307, perpanjangan ITAP sebanyak 18 dan penerbitan IMK sebanyak 51.

Kemudian dari sisi intelijen dan penindakan keimigrasian, Imigrasi Bogor selama periode januari – maret 2025 telah melaksanakan 40 kali pengawasan keimigrasian dan mendeportasi sebanyak 163 Orang Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

“Kami sangat mengapresiasi insan pers yang telah membantu dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan dan program Kantor Imigrasi Bogor kepada masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara Imigrasi dan media, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan keimigrasian serta meningkatkan pemahaman publik tentang peran penting Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.” Pungkas Ritus Ramadhana, Kepala Kantor Imigrasi Bogor.

/by
, , ,

YULDI YUSMAN GANTIKAN SAFFAR M. GODAM SEBAGAI PLT. DIRJEN IMIGRASI

Jakarta, [23/04] – Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, yang akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Rabu (23/04) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai penggantinya, Yuldi Yusman, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, ditunjuk untuk mengemban amanah sebagai Plt. Dirjen Imigrasi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya,” tutur Saffar Muhammad Godam.

Godam menjabat selama 6 bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10/2024) lalu. Masa kepemimpinan Saffar Muhammad Godam ditandai dengan berbagai pencapaian signifikan. Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150%). Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis. Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan 3 (tiga) Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya, dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokus utama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu:
● Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (98 autogate)
● Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (90 autogate)
● Bandara Juanda, Surabaya (28 autogate)
● Bandara Kualanamu, Medan (30 autogate)
● Pelabuhan Batam Centre, Batam (5 autogate)

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate.

Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia. “Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Saffar Muhammad Godam atas pengabdian beliau di Ditjen Imigrasi. Kepemimpinan Bapak Godam telah membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan,” ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Yuldi Yusman, Plt Dirjen Imigrasi yang baru, memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Di antaranya adalah deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak; pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara; pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing; serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

“Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara,” tutup Agus.

/by
, ,

BANJIR BANDANG MENGHANTAN WILAYAH KABUPATEN BOGOR, IMIGRASI BOGOR BERGERAK CEPAT SALURKAN BANTUAN SOSIAL

Bogor – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak selasa (04/03/2025), menyebabkan banjir bandang yang menghantam beberapa desa salah satunya Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Banjir bandang tersebut membawa material-material dan lumpur coklat yang menghantam rumah-rumah warga, fasilitas umum serta menutup akses jalan. Melansir dari beberapa sumber, sedikitnya di Cisarua sejumlah 575 jiwa terdampak dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Merespons kondisi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ritus Ramadhana serta Jajaran mengambil tindakan cepat berupa pemberian bantuan sosial.

 

“Hal ini mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk melakukan kegiatan IMIGRASI BOGOR BERBAKTI DAN PEDULI, sebagai bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian kita terhadap sesama sesuai dengan program Prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Asta Cita dan 13 Program Akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan bakti sosial. Melalui kegiatan ini, kami dengan tulus hati, berbagi kepada yang membutuhkan”, ujar Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ritus Ramadhan

Di tengah suasana Ramadan, bencana ini semakin menambah tantangan bagi warga yang kini harus bertahan di pengungsian dengan keterbatasan fasilitas yang seadanya. Jumat (07/03/2025), Kepala Kantor Imigrasi Bogor serta Jajaran bergerak menuju Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk pendistribusian bantuan secara langsung dan meninjau lokasi bencana.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya dan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi langkah awal untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih penuh kasih sayang”, pungkas Ritus Ramadhan, Kepala Kantor Imigrasi Bogor menutup kegiatan setelah pemberian bantuan usai dilaksanakan.

 

dok: ASH / teks: RR
Tim Humas Imigrasi Bogor

 

/by
, ,

Komisi XIII DPR Dukung Pemberian Tunjangan Khusus bagi Petugas Imigrasi di Wilayah Terluar RI

JAKARTA – Komisi XIII DPR dukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memberikan tunjangan untuk petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan dan terluar Indonesia. Hal itu disampaikan sebagai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (24/02/2025). Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyebutkan, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

“Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing- masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima,” tutur Plt Dirjen Imigrasi.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Sedikit berbeda dari kawasan barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum. Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

“Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia,” ujar Godam.

Tidak hanya itu, Godam mengemukakan kondisi lainnya di antaranya adalah keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan. Selain itu, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

Menanggapi Ditjen Imigrasi, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas Imigrasi.

“Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja,” tutur Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Plt Dirjen Imigrasi.

/by
, ,

Coba Masuk Indonesia dengan Paspor Perancis, Imigrasi Amankan Tiga WN Pakistan

JAKARTA – Tiga Warga Negara (WN) Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu pada berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga WN Pakistan tersebut mencoba masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor Perancis dan ID Card palsu pada Rabu(12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

“Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin Autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin Autogate,” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Petugas imigrasi yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah Orang Asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia. Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Berdasarkan bukti awal tersebut, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara ini kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

“Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa. Sejauh ini indikasinya adalah motif ekonomi, untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain,” sambung Yuldi.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ bertujuan ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook. Mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor palsu tersebut. WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa. Mereka juga disarankan untuk menggunakan dokumen Paspor Pakistan saat berangkat dari Thailand dan diganti menggunakan dokumen perjalanan Prancis saat tiba di Indonesia

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian. Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Terkait kasus ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menjelaskan bahwa Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNA baik sebelum kedatangan maupun selama mereka berada di Indonesia. Meskipun autogate hadir untuk pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien, aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas.
“Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi,” tutup Agus.

/by
,

Kepala Kantor Imigrasi Bogor Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jabar Tahun 2025

BOGOR – Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ruhiyat M. Tolib serta jajaran struktural melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Kantor Imigrasi Bogor pada Jumat (14/02/2025). Ruhiyat M. Tolib selaku Kepala Kantor Imigrasi Bogor memimpin langsung kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Ruhiyat M. Tolib menyampaikan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 bertujuan untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja seluruh jajaran dalam bingkai integritas.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai, disertai dengan peningkatan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Isi dari Perjanjian Kinerja yaitu Kepala Kantor Imigrasi Bogor dan jajaran wajib mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Kantor beserta jajaran Kantor Imigrasi Bogor.

/by
, ,

Imigrasi Berhasil Tangkap WNA yang Sempat Buron Setelah Pukul Marbot Masjid

JAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menangkap MA (Lk, 39), warga negara Arab Saudi yang melakukan pemukulan terhadap seorang marbot masjid pada Minggu (12/01/2025) lalu. Setelah sempat buron, MA berhasil ditangkap Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor, bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di sebuah Villa di Cisarua, Bogor pada Selasa (14/01/2025).

Sebelumnya, kekerasan yang dilakukan MA terhadap petugas Masjid Al Muqsith Cisarua, Bogor beredar di media sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Selasa, 14 Januari 2025 Petugas Inteldakim Kantor Imigrasi Bogor bergerak menuju Polsek Cisarua untuk berkoordinasi terkait tindak kekerasan yang terjadi pada Minggu, 12 Januari 2025.

“Berdasarkan keterangan dari Pihak DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Al-Muqsith, kejadian bermula Ketika MA tidak mengindahkan peringatan dari petugas DKM Masjid AL-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Saudara Rohmat, Marbot Masjid Al-Muqsith. Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ruhiyat M. Tolib. Ruhiyat menambahkan, pihak DKM Al-Muqsith dan korban telah melakukan restorative justice dengan memaafkan pelaku dan berharap kejadian serupa tidak terulang.

Petugas Imigrasi menetapkan pelaku dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menyebarkan informasi pencarian ke berbagai media sosial. Pada pukul 15.00 WIB, mereka menerima informasi terkait keberadaan pelaku di sebuah villa di Desa Batu Layang, Cisarua, dan melanjutkan pengawasan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, MA diketahui tinggal lajak (overstay) sejak tanggal 8 Januari 2025. Ia masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival pada 10 Desember 2024.

“MA melanggar pasal 78 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang overstay, sehingga dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000 per hari. Ia juga melanggar pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban,” tutur Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman dalam konferensi pers, Jumat (17/01/2025).

Dalam pasal ini disebutkan, orang asing yang tidak menghormati tidak menaati peraturan perundang-undangan serta melanggar ketertiban umum dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK). Sanksi keimigrasian dapat berupa deportasi, penangkalan, pembatasan izin tinggal, perubahan izin tinggal hingga pembatalan izin tinggal.

“Daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata dan bisnis tidak hanya membuka peluang ekonomi yang lebih besar, akan tetapi juga potensi pelanggaran orang asing yang mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, Petugas Imigrasi di seluruh Indonesia secara proaktif mengawasi keberadaan dan pergerakan WNA di wilayahnya. Kami juga mendorong masyarakat agar partisipatif menyampaikan dugaan pelanggaran orang asing di sekitar tempat tinggalnya,” imbuh Yuldi.

Menanggapi peristiwa ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, penangkapan WNA pelaku kekerasan di Bogor ini menunjukkan komitmen Imigrasi dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban umum di Indonesia.

“Kami mengingatkan seluruh WNA yang berada di Indonesia untuk senantiasa menghormati hukum dan norma sosial yang berlaku di tanah air. Kami terus memperkuat pengawasan serta memperluas sinergi dengan aparat penegak hukum, kami tidak akan memberi ruang bagi orang asing yang melakukan tindak pidana di negara kita,” Pungkas Agus Andrianto.

/by

Temukan Di Peta

Alamat Kantor
Jl. A. Yani No.19, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161

Kontak
Telepon (0251) 8383275
Whatsapp +62 811-1195-959
Email kanim.bogor@kemenkumham.go.id

Jam Pelayanan
Senin-Jumat
Pukul 08.00-15.00 WIB

© Copyright 2020- Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Open chat
Hii... Imigrasi Bogor Menyapa...
Scatter Hitam Mahjong Wins 3